BSIP Kalsel Ikuti Rakorteknis Forum Perangkat Daerah Disbunnak Kalsel
BANJARBARU (bsip-kalsel) --- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung program strategis nasional secara optimal memberdayakan sektor hulu dan memperkuat sektor hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan dan peternakan. Untuk mendukung program tersebut Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakorteknis) dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2026. Acara ini dilaksanakan di Hotel Rodhita Banjarbaru, Senin (10/02/2025).
Turut hadir dalam acara ini Kepala BSIP Kalimantan Selatan, Dr. Ahmad Subhan, M.Sc beserta dinas kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang membidangi perkebunan dan peternakan dan perguruan tinggi. Acara ini dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifudin, M.Pd dengan menghadirkan narasumber utama Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Ariadi Noor, M.Si.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan pentingnya acara ini dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik, terarah, dan berkesinambungan khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan terutama di bidang perkebunan dan peternakan.
Dalam bidang perkebunan dan peternakan, upaya yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui program-program super prioritas yang pertama dalam rangka percepatan swasembada sapi potong melalui integrasi kelapa sawit – sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma. Dukungan dari industri sawit dan stakeholder terkait saat ini telah terbentuk 28 klaster yang tersebar di Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tabalong dan Barito Kuala. Provinsi Kalimantan Selatan akan mendorong kerjasama investasi peternakan sapi hulu-hilir dengan para investor.
Dalam forum ini juga untuk menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Sehingga hasil pembahasan akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan menjadi bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Oleh karena itu, melalui forum ini diharapkan dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah, nasional, serta kebutuhan masyarakat.(/fhw)